LATAR BELAKANG

Pelabuhan Tanjung Perak, Terminal Teluk Lamong, Pelabuhan Gresik, Terminal Manyar, Terminal Socah, Terminal Tanjung Bulupandan adalah Pelabuhan – pelabuhan penunjang logistik di Provinsi Jawa Timur. Dinamika keadaan yang terjadi di Pelabuhan tersebut berlangsung relatif cepat. KP 783 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Perak dan sekitarnya ini telah disahkan pada tahun 2017 namun basis perhitungan dalam RIP tersebut adalah tahun 2015. Sehingga tahun 2020 adalah batas akhir perencanaan Jangka Pendek RIP tersebut.

Adanya perubahan dalam hal operasional, arus muatan dan penumpang, keselamatan pelayaran di Pelabuhan Tanjung Perak dan sekitarnya. Berikut adalah beberapa poin tentang perubahan – perubahan yang terjadi yang belum terakomodasi pada KP 783 tahun 2017:

1. Surat Direktur Utama PT PGN Tbk kepada Menteri ESDM nomor : 001900.S/HK.01/PDO/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Permohonan Rekomendasi untuk Percepatan Pengurusan Perizinan Proyek Terminal LNG Jawa Timur, disampaikan bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan gas untuk mengatasi defisit gas dan meningkatkan supply reliability dari sistem jaringan pipa PGN untuk wilayah Jawa Timur sampai dengan 30 MMSCFD dalam waktu dekat dan memperhatikan kebutuhan gas sampai sebesar 180 MMSCFD pada tahun 2023, PT PGN Tbk berencana membangun fasilitas terminal Liquefied Natural Gas (LNG) di Terminal Teluk Lamong – Surabaya Provinsi Jawa Timur;
2. Mengakomodir Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 821 tahun 2018 tentang Penetapan Alur Pelayaran, Sistem Rute, Tata cara berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai dengan Kepentingannya di Alur Pelayaran Timur Surabaya (APTS);
3. Bersadarkan PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi bahwa pemegang persetujuan kegiatan kerja reklamasi memiliki kewajiban menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total luas lahan hasil kegiatan kerja reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan pemerintah, sehingga menyebabkan perubahan peruntukan pada rencana zonasi reklamasi di Terminal Teluk Lamong dan Terminal Manyar;
4. Traffic Curah Cair di Pelabuhan Tanjung Perak yang semakin meningkat dan tidak diimbangi dengan jumlah Tangki Curah dan lahan yang memadai, sehingga banyaknya kargo Truck Lossing mengakibatkan arus logistik terhambat karena antrian truk keluar dan masuk pelabuhan yang lebih lama sehingga mengakibatkan dwelling time yang tinggi;
5. Adanya permohonan dari Pemerintah Kota Surabaya dengan No surat: 612.4/4956/436.7.3/2018 tentang Permohonan Dukungan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Pompa dan Pintu Air Kalimas;
6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : SK.736/Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Kawasan Multipurpose Terminal Teluk Lamong oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);
7. Adanya perubahan arus muatan General Cargo, Peti kemas, Curah Cair dan Curah Kering serta arus penumpang internasional di Pelabuhan Tanjung Perak;
8. Belum adanya progres signifikan dalam Pengembangan Terminal Socah dan Terminal Tanjung Bulupandan.

Dengan adanya hal – hal di atas maka diperlukan Reviu Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Perak dan sekitarnya secara terintegrasi.

HIERARKI PELABUHAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP. 432 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, pelabuhan yang tergabung di dalam Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Perak dan sekitarnya secara terintegrasi antara lain sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Oleh sebab itu, dalam pengembangannya agar berpedoman pada kriteria sebagai berikut:

Pelabuhan Utama

1. Berada dekat dengan jalur pelayaran internasional ± 500 mil dan jalur pelayaran nasional ± 50 mil;
2. Memiliki jarak dengan pelabuhan utama lainnya minimal 200 mil;
3. Kedalaman kolam pelabuhan minimal –9 mLWS;
4. Memiliki dermaga dengan kapasitas minimal 10.000 DWT;
5. Panjang dermaga minimal 350 m;
6. Luas lahan pelabuhan minimal 50 ha;
7. Memiliki peralatan bongkar muat sesuai dengan jenis angkutan barang.

Pelabuhan Pengumpul

1. Berada dekat dengan jalur pelayaran nasional kurang dari 50 mil
2. Memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpul lainnya minimal 50 mil
3. Kedalaman kolam pelabuhan mulai -7 sampai dengan –9 mLWS
4. Memiliki dermaga dengan kapasitas minimal 3.000 DWT
5. Panjang dermaga 120 - 350 m
6. Luas lahan pelabuhan minimal 10 ha
7. Memiliki peralatan bongkar muat sesuai dengan jenis angkutan barang